Seminar 4 Pilar MPR RI, Alirman Sori; Kedaulatan Tertinggi ditangan Rakyat

Senator Asal Sumbar, Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum, MM memaparkan empat pilar MPR RI dihadapan masayarakat Kota Padang. @rie St. Malin Mudo

Padang, Lamosai.com- Senator asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat periode 2019-2024, Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum, MM yang baru-baru ini mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Badan Sosialiasi MPR RI dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang merupakan alat kelengkapan MPR RI, menyapa masyarakat Sumatera Barat memberikan edukasi 4 pilar, Kamis (31/3/2022) di Gedung lantai II, LKKS, Kota Padang.

Ia memaparkan tentang pentingnya meningkatkan komitmen Berbangsa dan Bernegara melalui Empat Pilar Kebangsaan MPR RI, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika di hadapan pengurus DPW dan DPC MOI se Sumbar dan ratusan masyarakat Kota Padang.

" Empat pilar kebangsaan MPR RI itu menjadi komitmen kebangsaan yang harus terus ditingkatkan oleh para pekerja pers dan masyarakat di Sumbar," ujar AlSo sapaan akrabnya.

Lebih jauh di jelaskannya, membangun Indonesia maju memerlukan komitmen kebangsaan yang kuat. Sejarah perjalanan bangsa dan negara ini menjadi bukti bahwa Pancasila, NKRI merupakan hasil dari suatu kesepakatan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, pesan Alirman Sori.

Keseriusan masyarakat Kota Padang saat mendengarkan ulasan empat pilar MPR RI dari Senator asal Sumbar, Dr. H. Alirman Sori.

Sebuah bangsa yang maju, lanjutnya, mampu mengoptimalkan sistem kedaulatan dan serahkan sepenuhnya di tangan rakyat. Namun, sayangnya kedaulatan itu seolah-olah berda di tangan pembuat Undang-undang tersebut.

" Sejauh ini kami melihat, kurangnya  melibatkan partisipasi rakyat dalam pembuatan Undang-undang," pintanya.

Selanjutnya, kalau ingin menjalankan kedaulatan rakyat, maka pembuatan Undang-undang harus melibatkan penuh partisipasi publik. Sehingga, tidak berbenturan dilapangan dan diketahui oleh publik. Maka, apapun regulasinya dapat diterapkan serta dijalankan ditengah-tengah masyarakat, ujar mantan Ketua DPRD Pessel ini. (Hr1)